Implementasi ISO 31000 di Indonesia Dari Kemenkeu, PLN, hingga BPK

Indonesia resmi mengadopsi ISO 31000 menjadi SNI ISO 31000:2011 sebagai rujukan nasional untuk manajemen risiko. Versi terbarunya, SNI ISO 31000:2018, memutakhirkan prinsip, kerangka, dan proses agar lebih ringkas dan menekankan peran kepemimpinan. Langkah ini menandai komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan manajemen risiko lintas sektor, baik publik maupun BUMN.

Baca juga: ISO 20000-1 untuk Instansi Pemerintah Standar Layanan TI Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Prima

Namun, standar ini bukan hanya dokumen di atas kertas. Dalam satu dekade terakhir, berbagai lembaga negara dan perusahaan milik negara telah menerapkannya secara nyata untuk mengelola risiko strategis, operasional, hingga risiko proyek berskala besar. Tiga contoh berikut menunjukkan bagaimana ISO 31000 diimplementasikan di Indonesia dengan konteks dan tujuan yang berbeda:
 

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): Sistem Manajemen Risiko Menyeluruh
   Kementerian Keuangan melalui unit-unit seperti Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), menjalankan manajemen risiko terstruktur yang mengacu pada SNI ISO 31000:2018. Dokumen resmi DJPb menegaskan proses manajemen risiko yang “mengacu pada standar manajemen risiko internasional yaitu ISO 31000:2018”, yang diintegrasikan ke siklus kerja dan pengambilan keputusan. Implementasi ini memperkuat ketepatan alokasi anggaran, ketahanan operasional, dan tata kelola keuangan negara. 
    
2. PLN: Mengelola Risiko Proyek Infrastruktur Besar
   Sebagai BUMN kelistrikan, PLN menyatakan kerangka manajemen risikonya berbasis ISO 31000, termasuk untuk isu fisik & transisi terkait iklim yang berdampak langsung pada portofolio infrastruktur (pembangkit, jaringan transmisi, dan inisiatif transisi energi). Laporan pengungkapan iklim dan keberlanjutan terbaru PLN menyebut penerapan ISO 31000:2018 sebagai acuan framework dan road map manajemen risiko (2021–2025). Kerangka ini relevan untuk proyek-proyek besar karena memandu penetapan konteks, pemetaan risiko proyek, evaluasi dampak–kemungkinan, hingga rencana mitigasi dan pemantauan.
    
3. BPK: Pengawasan Berbasis Risiko (Risk Based Audit)
   BPK RI mendorong Risk Based Audit (RBA) untuk memfokuskan sumber daya pemeriksaan pada area berisiko tinggi, sejalan (link and match) dengan kerangka manajemen risiko nasional dan praktik ISO 31000. Pernyataan resmi BPK menekankan bahwa pendekatan berbasis risiko meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya audit serta memperkuat kualitas opini dan nilai tambah pengawasan, khususnya periode 2024–2029. Selain itu, BPK secara rutin mengingatkan pentingnya pendekatan RBA pada entry meeting pemeriksaan atas LK lembaga negara.

Saatnya Sektor Swasta Mengikuti Langkah Ini

Contoh dari Kemenkeu, PLN, dan BPK menunjukkan bahwa ISO 31000 terbukti efektif untuk mengelola risiko di berbagai konteks. Mulai dari keuangan negara, proyek infrastruktur besar, hingga pengawasan publik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa manajemen risiko yang sistematis dapat meningkatkan ketahanan, efisiensi, dan kepercayaan publik.

Jika lembaga negara dan BUMN sudah memetik manfaatnya, tidak ada alasan bagi sektor swasta untuk menunggu. Dengan ISO 31000, perusahaan dapat mengantisipasi ketidakpastian, mengambil keputusan berbasis data, dan memanfaatkan peluang secara lebih strategis. Mitra Berdaya Optima siap membantu organisasi Anda merancang, mengimplementasikan, dan mengoptimalkan sistem manajemen risiko sesuai SNI ISO 31000. Hubungi kami hari ini untuk konsultasi dan mulai langkah menuju tata kelola risiko kelas dunia!