Table of Contents

Pengertian Data Protection Officer

DPO as a Service

Keunggulan Implementasi DPO as a Service

Tantangan dalam Implementasi DPO as a Service

Pengertian Data Protection Officer

Apakah Anda tahu jika sebuah organisasi atau perusahaan mengalami pelanggaran data, dapat menyebabkan denda hingga miliaran rupiah? Hadirnya UU PDP tahun 2022 membuat organisasi wajib melakukan perlindungan data dengan lebih ketat. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah dengan menerapkan DPO as a Service. DPO memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan rutin yang sistematis terhadap subjek data dalam skala besar atau melibatkan pemrosesan data sensitif dalam skala besar. Sebagai seorang DPO, diperlukan pengetahuan ahli tentang hukum dan praktik perlindungan data. Selain itu, DPO juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan mengenai strategi perlindungan data organisasi. Hal ini bertujuan, untuk memastikan bahwa penerapannya sesuai dan patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 yang telah disahkan di Indonesia.

DPO as a Service

DPO (Data Protection Officer) as a Service adalah layanan yang menyediakan tenaga ahli perlindungan data pribadi untuk organisasi yang tidak memiliki atau tidak ingin menunjuk DPO secara internal. Model ini memungkinkan organisasi untuk mematuhi regulasi tanpa harus merekrut tenaga khusus secara permanen, karena:

• Memberikan informasi dan juga saran kepada pengendali data atau pemroses data agar mematuhi ketentuan UU PDP.
• Melakukan pemantauan untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP serta kebijakan organisasi terkait perlindungan data.
• Menjadi penghubung antara organisasi dengan otoritas perlindungan data, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
• Membantu dalam penilaian dampak perlindungan data (DPIA) untuk mengidentifikasi risiko dalam pemrosesan data pribadi.
• Memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan terkait praktik terbaik dalam pengelolaan data pribadi.

Keunggulan Implementasi DPO as a Service

Pada Mei 2023, Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi korban serangan siber dengan modus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok hacker. Hal ini menyebabkan data sebesar 1,5 TB yang berisi 15 juta data pribadi pengguna, termasuk kata sandi, data karyawan, dan dokumen legal disebar ke ruang publik. Dengan meningkatnya ancaman siber, DPO as a Service sebagai solusi praktis untuk melindungi data pelanggan karena memiliki beberapa manfaat, antara lain:

• Kepatuhan Terhadap Regulasi
  Memastikan bahwa organisasi mengikuti ketentuan hukum yang berlaku terkait perlindungan data pribadi.
• Efisiensi biaya
  Mengurangi biaya rekrutmen dan pelatihan tenaga ahli internal.
• Keahlian yang Lebih Luas
  Layanan DPO as a Service biasanya ditawarkan oleh perusahaan yang memiliki tim dengan pengalaman dan keahlian mendalam dalam bidang regulasi dan teknologi.
• Fleksibilitas Operasional
  Organisasi dapat menyesuaikan cakupan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnisnya.
• Mengurangi Risiko Sanksi Hukum
  Dengan pemantauan kepatuhan yang lebih baik, risiko denda dan sanksi akibat pelanggaran UU PDP dapat diminimalkan.

Tantangan dalam Implementasi DPO as a Service

Meskipun memberikan banyak keuntungan, implementasi DPO as a Service juga menghadapi beberapa tantangan, seperti:

• Kurangnya kesadaran tentang perlindungan data dalam organisasi, terutama di sektor bisnis kecil dan menengah.
• Integrasi dengan kebijakan internal yang sudah ada di perusahaan agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidaksesuaian.
• Penyesuaian dengan sektor industri tertentu, misalnya sektor perbankan atau kesehatan yang memiliki regulasi tambahan terkait perlindungan data.

Dengan diberlakukannya UU PDP di Indonesia, organisasi semakin dituntut untuk meningkatkan kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi. Pastikan bisnis Anda mematuhi regulasi UU PDP tanpa repot merekrut DPO internal! Diskusikan kebutuhan perusahaan Anda dengan konsultan PT. Mitra Berdaya Optima dan dapatkan solusi terbaik. Klik di sini untuk konsultasi gratis sekarang!